Dalam logika kekuasaan, krisis tidak selalu ditanggapi sebagai keadaan yang harus segera diatasi. Terkadang, krisis adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Sebuah gejala budaya yang sering muncul di negara-negara dengan struktur kekuasaan hierarkis dan simbolik—di mana keterbukaan bukanlah kebajikan, dan kerapuhan dianggap cela yang membahayakan legitimasi.
Narasi bahwa “semuanya baik-baik saja” bukan sekadar upaya menenangkan publik, tetapi merupakan strategi representasi yang dalam. Upaya penyembunyian ini bukan semata-mata komunikasi politik, melainkan juga warisan budaya, refleksi dari struktur sosial dan kosmologi kekuasaan yang mengakar jauh. Dalam konteks Indonesia, praktek menutupi kenyataan ekonomi yang lesu dan menggantinya dengan optimisme performatif — adalah cerminan dari budaya kekuasaan yang tidak sekadar memerintah, tetapi juga memainkan peran dalam panggung simbolik.
            Dalam kerangka psikologi sosial, hal ini mencerminkan apa yang disebut sebagai illusion of consensus—sebuah kondisi di mana publik menerima narasi dominan sebagai kenyataan karena tidak melihat adanya wacana alternatif. Ketika semua kanal informasi menyampaikan bahwa keadaan baik-baik saja, maka respons alami dari psikologi massa adalah menginternalisasi kenyamanan tersebut, meski bertentangan dengan pengalaman sehari-hari. Gustave Le Bon dalam The Crowd (1895) mencatat bahwa massa lebih mudah digerakkan oleh emosi kolektif daripada oleh analisis logis. Dan salah satu emosi kolektif yang paling mudah dikendalikan oleh kekuasaan adalah rasa aman semu.

Panggung Kekuasaan dan Bahasa yang Mengatur Realitas
            Clifford Geertz, dalam Negara Teater (1980), pernah menjelaskan bagaimana kekuasaan di Jawa tidak dijalankan seperti mesin administrasi modern, melainkan dipentaskan sebagai ritus dan simbol. Penguasa tidak hanya memerintah dengan kebijakan, tetapi dengan “tampilan” keagungan: tata krama, arsitektur, bahasa halus, dan representasi kekuasaan yang sakral. Dalam budaya semacam itu, “yang penting bukanlah efisiensi negara, melainkan kemampuannya tampil sebagai pusat kosmos.” Maka ketika krisis datang, pengakuan terhadap kekacauan akan merusak keseimbangan simbolik itu.
            Dalam konteks ini, publik tidak dipandang sebagai warga rasional yang perlu diberi informasi utuh, tetapi sebagai audiens yang harus diyakinkan terus-menerus bahwa dunia tetap seimbang. Dari sudut pandang psikologi politik, ini mencerminkan pentingnya symbolic legitimacy—legitimasi yang diperoleh bukan karena kinerja nyata, melainkan karena keberhasilan menciptakan persepsi keteraturan.
            Bahasa kemudian menjadi alat utama dalam membentuk persepsi ini. George Orwell menyatakan: “Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past.” Sementara dari sisi lain, Foucault pernah menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja bukan melalui represi langsung, tetapi melalui produksi wacana. Dalam politik kontemporer, ini berarti bahwa krisis pun bisa diubah menjadi eufemisme: “penyesuaian”, “tantangan pertumbuhan”, atau “normal baru”. Eufimisme ini, dari perspektif psikologi massa adalah bentuk framing effect. Kata-kata tertentu dapat meredam keresahan publik, membungkus rasa sakit dengan harapan yang artifisial. Pada akhirnya, publik tidak lagi merespons kenyataan, melainkan terhadap narasi yang dikurasi dan diulang-ulang.

Kenyamanan Kolektif dan Kesadaran yang Tumpul
            Dalam sejarah Indonesia, dari pidato Soekarno hingga era Orde Baru, kita melihat pola yang sama: krisis ditutupi, data dikendalikan, dan kestabilan dijadikan satu-satunya kebenaran. John Gledhill mencatat bahwa banyak kekuasaan tradisional mengandalkan legitimasi pada mitos stabilitas, bukan performa nyata.
            Salah satu cabang psikologi sosial menyebut kondisi ini sebagai learned helplessness — rakyat yang terus-menerus tidak diberi ruang untuk berpikir kritis akhirnya menjadi terbiasa untuk diam. Ketika suara rakyat hanya dianggap sebagai gangguan, maka apatisme menjadi bentuk perlindungan diri.
            Budaya politik Indonesia sangat lekat dengan simbol dan gestur. Pemimpin dinilai dari citranya, bukan kebijakannya. Dalam konteks ini, keperkasaan visual lebih penting dari kecakapan substansial. Ini sejalan dengan konsep appearance-based legitimacy dalam psikologi politik, di mana mimik, gestur, dan gaya bicara lebih menentukan kepercayaan publik daripada isi dari pesan itu sendiri.
            Krisis yang tidak diakui adalah krisis yang tidak akan sembuh. Sama seperti tubuh yang menolak gejala sakit, negara yang menyangkal problem struktural hanya akan memperpanjang penderitaan. Ketidakmauan ini menciptakan path dependency kebijakan: semua keputusan diambil berdasarkan ilusi, bukan kenyataan.
            Lama-lama, masyarakat terbiasa dengan “optimisme palsu” dan mengalami cognitive dissonance—ketegangan antara realitas yang dirasakan dan narasi yang didengar. Jika ini berlangsung lama, maka pilihan publik adalah menarik diri: menjadi sinis, atau lebih parah, menjadi tidak peduli.

Refleksi: Saatnya Menyadari dan Menolak Ketenteraman Semu
            Narasi kekuasaan yang dibalut kenyamanan semu memang menenangkan, tapi tidak menyembuhkan. Krisis yang ditutupi hanya memperpanjang ketidaktahuan, dan rakyat yang terbiasa dengan ilusi, lama-lama kehilangan kepekaan terhadap kebenaran.
Di tengah pertunjukan politik yang terus berlangsung, barangkali kita perlu bertanya bukan lagi apakah semuanya baik-baik saja, tetapi siapa yang diuntungkan oleh narasi itu. Sebab, kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Dan perubahan tidak lahir dari panggung yang megah, tapi dari keberanian menatap kenyataan—apa adanya.