Kekuasaan, hari ini tak lagi dibangun sepenuhnya dari ketetapan ideologis atau keberhasilan struktural. Era visual menumbuhkan fenomena, bahwa kekuasaan bisa tumbuh melalui impresi dan sinyal emosional. Politik tidak lagi berdiri di podium, tetapi hidup di layar ponsel, di antara reel Instagram dan caption TikTok. Dalam masyarakat seperti ini, pemimpin bukan hanya dituntut untuk bekerja — ia harus terlihat bekerja.

            Media sosial membentuk struktur baru dalam cara kita mengenali dan menilai politisi. Psikologi manusia bekerja dengan kecepatan dan keterbatasan persepsi: kita menilai cepat, berdasarkan perasaan. Jika seorang pemimpin membuat kita terharu dengan kisah masa kecilnya yang miskin, atau membuat kita tertawa dengan candaan sehari-harinya, kita merasa dekat. Rasa dekat ini, seperti yang dijelaskan dalam teori affective proximity, menciptakan ilusi keterwakilan—padahal yang terjadi hanyalah pembentukan persona yang dibungkus dalam algoritma.

            Dalam banyak kasus, gestur emosional ini digunakan sebagai pengganti tindakan nyata. Politisi tampil membagikan sembako, memeluk anak-anak jalanan, atau menyeka air mata korban bencana—semuanya direkam dalam resolusi tinggi, dibubuhi lagu melankolis, lalu didistribusikan secara masif. Tapi di balik layar, sistem distribusi bantuan tetap amburadul, dan korban tetap menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Ini bukan sekadar krisis citra, tapi krisis penilaian: masyarakat mulai mengukur keberhasilan dari viralitas, bukan dari dampak struktural.

            Para pemikir seperti José van Dijck dan Thomas Poell menyebut ini sebagai logika platform— ketika nilai keterlihatan dan potensi viral menggantikan nilai kebenaran atau relevansi. Dalam logika ini, konten politik harus menyentuh hati, bukan membangkitkan pemikiran. Seorang pemimpin yang membahas kebijakan fiskal mungkin tak akan pernah masuk FYP, tetapi politisi yang bernyanyi di pasar akan mendapatkan jutaan views dalam semalam.

Politik yang dikemas seperti ini bukan hanya mereduksi kompleksitas demokrasi, tetapi juga mempermainkan psikologi kolektif. Seperti kata Carl Jung, manusia menyerap simbol jauh lebih cepat daripada argumen. Dan para politisi hari ini mengerti itu: mereka menyajikan diri bukan sebagai pemegang kuasa, melainkan sebagai simbol harapan, ikon kedekatan, dan tokoh sinematik yang relatable.

Massa yang Terkoneksi, Namun Kehilangan Arah

            Kerumunan digital adalah bentuk baru dari psikologi massa. Ia bukan lagi kerumunan yang saling dorong di jalanan, melainkan massa yang saling menyuarakan di kolom komentar, like, dan retweet. Tapi karakter dasarnya tidak banyak berubah. Gustave Le Bon menulis bahwa massa cenderung kehilangan rasionalitas, lebih mudah tersugesti, dan memiliki ingatan yang pendek. Dalam wujud digital, ini dimanifestasikan melalui efek viral yang cepat mengangkat dan cepat melupakan.

            Kita melihat bagaimana satu narasi bisa menguasai ruang publik dalam hitungan jam — baik itu seorang politisi yang menangis saat berpidato, atau seorang pejabat yang membagikan makanan di tengah banjir. Tapi tak jarang, ketika banjir reda, ketika kamera mati, tak ada yang benar-benar peduli apakah sistem drainase diperbaiki atau tidak. Yang penting, rasa empati telah terpicu, tangisan telah ditonton, dan suara publik telah “disalurkan”—meski hanya sebatas impresi.

            Masyarakat seperti ini rentan terhadap dominasi echo chamber. Algoritma mempertemukan orang dengan pendapat yang serupa, dan membuang yang berbeda. Akibatnya, publik tidak lagi bertemu dalam ruang dialog, melainkan tercerai dalam gelembung-gelembung afeksi. Polarisasi bukan lagi sekadar politik, tetapi juga wilayah psikologis—kita hanya mempercayai narasi yang sesuai dengan kenyamanan emosional kita.

            Dalam ekosistem ini, politisi yang mahir mengelola mood akan lebih mudah menciptakan dukungan. Mereka tahu kapan harus tampil sebagai korban, sebagai penyelamat, atau sebagai teman. Mereka tahu kapan harus menari, kapan harus marah, dan kapan harus diam. Setiap ekspresi mereka dihitung untuk membangkitkan efek, bukan menjawab kebutuhan. Ini yang disebut David Marshall sebagai celebrity politics—di mana kekuasaan dijalankan bukan dengan argumen, melainkan dengan persona.

            Masyarakat menjadi dua: mereka yang larut dalam keterpesonaan, dan mereka yang lelah dan menjadi sinis. Yang satu mendewakan, yang satu menjauh. Di antara keduanya, demokrasi kehilangan daya reflektifnya. Dan pada titik itu, politik berhenti menjadi alat perubahan dan berubah menjadi panggung hiburan.

            Mengembalikan Perhatian : Dari Penonton Menjadi Penakar

            Di tengah ledakan konten dan banjir visual, masyarakat perlu menemukan kembali satu kemampuan penting: menatap. Menatap bukan dalam arti melihat gambar, tetapi menyelami makna. Menatap bukan sekadar membaca caption, tapi bertanya: apakah ini kebetulan atau rekayasa? Apakah ini simbol atau sistem?

            Kemampuan menatap ini bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ketika seorang pejabat tampil membersihkan sungai, apakah sungai itu akan tetap bersih seminggu kemudian? Ketika seorang calon pemimpin membacakan puisi tentang kerukunan, apakah ia pernah mendorong undang-undang yang melindungi minoritas? Ketika ia berkata “bersama rakyat”, apakah ada ruang bagi rakyat untuk benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan?

            Menjadi warga yang kritis berarti tidak terjebak dalam emosionalitas yang dirancang. Seperti seorang pembaca teater yang tahu membedakan antara naskah dan kenyataan panggung. Di sinilah pendidikan politik perlu berevolusi: dari hanya mengajarkan sistem pemerintahan, menjadi penguatan literasi visual, algoritmik, dan emosional. Sekolah harus mulai membahas: bagaimana konten diproduksi? Bagaimana framing bekerja? Bagaimana persepsi dibentuk secara kolektif?

            Kita juga perlu mendukung media yang berani menolak logika spektakel. Media yang tidak sekadar memberitakan siapa yang datang ke mana, tapi bertanya: kenapa ia datang, apa yang diubah, dan siapa yang terlibat. Kita butuh ruang publik yang menilai bukan berdasarkan popularitas, tapi keberlanjutan. Bukan dari gesture simpatik, tetapi dari kerja sistemik.

            Ada banyak contoh sunyi yang bisa menjadi inspirasi. Seorang kepala daerah yang tidak punya akun TikTok, tetapi berhasil membangun sistem layanan kesehatan yang inklusif. Seorang legislator yang tidak populer di TV, tetapi konsisten memperjuangkan anggaran pendidikan. Mereka bukan tokoh viral, tetapi mereka bekerja untuk kenyataan yang tak selalu bisa difoto.

Menjadi warga dalam society of spectacle adalah ujian kebudayaan yang serius

            Kita tidak cukup hanya menolak tontonan. Kita perlu menciptakan ruang untuk perenungan. Di antara gambar yang terus bergerak, kita harus belajar diam sejenak, bertanya, menimbang, dan memilih dengan kesadaran penuh. Karena demokrasi tidak dibangun oleh orang-orang yang cepat tersentuh, tetapi oleh mereka yang bersedia berpikir lebih jauh dari layar.